Aksi pemerasan terselubung terhadap para pejabat oleh oknum-oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun organisasi masyarakat (ormas). Modusnya LSM dan/atau ormas melayangkan surat konfirmasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan sejumlah satuan kerja (satker). Isi surat konfirmasi itu mengkoreksi data-data kinerja pada satker tertentu. Rata-rata mereka menyoroti bahwa satker telah melakukan kesalahan atau pelanggaran penggunaan anggaran negara dalam suatu kegiatan. Selain berkirim surat, aksi ancaman akan unjuk rasa juga diluncurkan apabila pejabat tidak memenuhi apa yang diminta LSM dan/atau ormas. Disisi lain penegak hukum pun dengan mudah saja menerima laporan dari LSM dan/atau ormas tertentu. Apalagi, laporan-laporan itu belum tentu kebenarannya. Benar tidak laporan itu, lalu mereka menembuskan surat ke satker yang berkaitan dengan melampirkan tanda terima dari Kejaksaan. Hal tersebut, membuat sebagian kepala satker dilingkungan Pemerintahan r